Arbain Al-Jiyad Hadits 5: Membangkitkan Efektivitas Amal Islami

Submitted by admin on Thu, 07/30/2020 - 03:10
Penulis
Tauhid wal Jihad

عَنْ ابْنُ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam: “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Istri pemimpin bagi keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Budak milik tuannya adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”

Rahasia kesuksesan efektivitas amal di masyarakat dan negara sehingga menjadi masyarakat yang maju disinggung dalam hadits yang mulia ini. Bagaimana cara membangkitkan efektivitas amal merupakan perkara yang selalu menjadi bahan diskusi para pakar. Kerusakan suatu umat dan bangsa terjadi ketika mereka lari dari beban amal, tanggung jawab, malas, lemah dan menyerah pada nasib. Kesuksesan kehidupan suatu umat dan bangsa sesuai dengan pemahaman mereka dalam mengemban tanggung jawab.

Prestasi dan keunggulan generasi awal yang menorehkan sejarah sebagai bangsa yang unggul dan beradab berawal dari pemahaman hadits ini. Tetapi ketika pemahaman dan doktrin asing jahiliyah merasuki umat kita akhirnya orang-orang kehilangan responsibilitasnya, bara peradaban itu kembali dingin.

Ketika seseorang memiliki perhatian pada umat dan umat juga menganggap penting keberadaan orang tersebut akan memutar roda kehidupan umat mencapai prestasi. Namun tatkala hubungan ini mati, individu dan umat menjadi terpisah maka yang terjadi seseorang tidak memiliki kepedulian pada umat dan umat tidak memandang pada potensinya. Saat itulah disebut kematian yang sebenarnya pada semua sendi kehidupan umat beserta tujuannya.

Para pakar telah mencurahkan segala waktu untuk mendesain bentuk responsibilitas dan bagaimana caranya manusia dapat bekerja dengan efektif membangun bangsa. Menyusun formula dalam membangun hubungan antara masyarakat dan bentuk ikatannya termasuk distribusi tugas dan peran serta doktrin-doktrin aturan. Ribuan buku-buku ditulis dari hasil riset tersebut. Berbagai macam bentuk advokasi dibentuk untuk memperbaiki tatanan masyarakat agar tujuan-tujuan bermasyarakat tercapai.

Sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak akan bisa lurus kecuali dengan tanzhim (pengorganisasian). Peran tanzhim untuk mendistribusikan tugas pada umat, namun bukan berarti tanzhim membuat sekatan tanggung jawab antar orang-orang. Sehingga akhirnya setiap orang atau bagian hanya peduli pada tugasnya masing-masing dan acuh dengan lainnya.

Sebuah kesalahan pemahaman, bahwa bentuk pengelolaan dan kelembagaan struktural malah menjadikan umat terkotak-kotak. Termasuk pula kesalahan pemahaman bahwa dengan pembagian tugas ini terdapat sekatan dan batasan tanggung jawab personal. Misalnya ketika kepala pemerintahan menugaskan amar ma’ruf atau jihad pada seseorang atau sekelompok orang maka orang lain atau kelompok lainnya merasa tidak terbebani dengan tugas tersebut. Demikian pula kasus pada hukum hudud.

Contoh lainnya mengenai kelembagaan ilmiah yang dibentuk oleh kepala negara, orang-orang menyangka tugas keilmiahan hanya tanggung jawab kelembagaan yang ditunjuk saja. Sedangkan selain mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab pada ilmu. Kasus-kasus di atas juga bisa dipahami dalam sebuah jamaah. Ketika sebuah tugas, misalnya dakwah diserahkan kepada seseorang maka orang lain merasa tidak terbebani dengan dakwah. Saat seseorang ditugaskan mengurus asir (tawanan) maka orang lain merasa bebas dari tanggung jawab tersebut.

Pemahaman tersebut merupakan bid’ah terbesar yang menimpa umat dan menghancurkannya. Bid’ah yang menimpa seseorang dalam ibadah hanya akan merusak ibadahnya, bid’ah pada ulama akan merusak amalnya sedang bidah pemahaman umat mengenai tanggung jawab akan merusak efektivitas amal dan tujuan umat.

Maksud hadits ini adalah supaya umat memiliki tanggung jawab kolektif yang merupakan pondasi tamkin (kekuasaan) di muka bumi. Bagaimana membuat pemahaman akan kebersamaan tanggung jawab menyatu menjadi perasaan seseorang, kesadaran, aturan dan kedisiplinan. Sehingga dengan pemahaman tersebut, masyarakat saling membaur dan saling mengisi dalam tugas seperti membaurnya beragam bahasa antara mereka.

Pembagian peran dan distribusi tanggung jawab di masyarakat dan jamaah seharusnya seperti hubungan fitrah antara ayah dengan anak atau ibu dengan anak. Ketika pemahaman tersebut dijiwai dalam dada maka akan semakin dekat pengertian tanggung jawab yang menjadi karakter dan fitrah seseorang.

Islam adalah kebenaran dan selaras dengan fitrah suci manusia, maka praktik kebersamaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari merupakan perwujudan dari aturan fitrah dan kebiasaan batin. Manusia akan menjalankan peran tanpa perlu pembagian atau pengesahan pada setiap entitas tugas. Misalnya dalam lembaga ilmiah.

Kelembagaan ilmiah pada generasi awal merupakan kelembagaan kerakyatan yang lahir ditengah-tengah masyarakat. Meskipun tidak di bawah struktur resmi negara, kelembagaan tersebut memiliki otoritas, aturan-aturan, kontrol dan batasan tugas. Kelembagaan tersebut membumi pada umat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Menjadi perasaan, nurani dan kehadirannya melekat dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Bahkan kelembagaan ilmiah kerakyatan ini memiliki otoritas yang lebih kuat daripada otoritas pemerintahan yang disahkan atau dilantik lalu diumumkan kekuasaan pemerintahan tersebut. Kelembagaan ilmiah waktu itu juga tidak memerlukan suatu mandat perundang-undangan yang dapat mengisolasinya dan memisahkan dari aktivitas keumatan lain.

Zaman itu masjid sebagai bagian dari kelembagaan ilmiah kerakyatan, pintunya selalu terbuka untuk siapa saja. Halaqah taklim juga bagian dari entitas milik umum. Mengadakan dan mengikutinya tidak perlu izin penguasa, pembatasan, musyawarah atau kelas-kelas tertentu.

Sedangkan hari ini, kelembagaan ilmiah didirikan oleh sekumpulan orang yang berbentuk semacam yayasan atau jamaah yang mendudukkan sosok-sosok tertentu menjadi tokoh. Orang-orang yang ditokohkan inilah yang kemudian menjadi inti gerakan bukan fikrah (pemikiran atau manhaj). Gerakannya terpisah dari anggota bawahan dan rakyat. Kiprahnya tidak mampu menyatu dengan rakyat tetapi penguasaan personal atau kelompok orang.

Sebab itu sepanjang perjalanan sejarah, penguasa berusaha untuk menandingi lembaga-lembaga swasta ini dengan membentuk lembaga tandingan yang disebut mufti am atau haiah ulama (semacam dewan fatwa seperti MUI) dan menjadikannya menempel dengan struktur negara dan bagian dari negara. Tujuannya dari lembaga-lembaga keilmiahan negara ini sebagai alat untuk melemahkan lawan-lawan politik.

Ketika masjid diatur negara, madrasah diatur oleh negara maka ilmu bergeser menjadi lembaga kenegaraan bukan harakah umat. Demikian pula jihad yang merupakan perintah rabbani bagi seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, bahkan orang lemah memiliki peran pada aktivitas kemanusiaan Islam yang agung ini. Namun ketika jihad menjadi properti negara maka muncul pembatasan ibadah ini menjadi tugas pada entitas lembaga yang dibentuk oleh negara seperti lembaga militer.

Jihad adalah harakah umat bukan tugas entitas lembaga tertentu atau kelompok tertentu. Ketika pemahaman ini dimengerti oleh masyarakat luas maka aktivitas tersebut menjadi kuat. Tetapi ketika dipersempit menjadi tugas-tugas entitas kelembagaan akan berdampak pada melemahnya aktivitas ini. Sebab lembaga lain dan kelompok masyarakat lainnya lepas dari tanggung jawab tersebut.

Oleh karena itu menjadikan tanggung jawab keumatan sebagai tanggung jawab kolektif akan mewujudkan efektivitas amal yang luar biasa. Sedangkan pembatasan institusi dengan mendefinisikan pembagian tugas akan melemahkan kekuatan efektivitas. Amatlah jauh ketika jihad menjadi harakah umat seperti bentuk pertama zaman dahulu dan jihad menjadi aktivitas lembaga otoritas yang diikat dengan batasan aturan-aturan atau perundang-undangan.

Bukan berarti menjadikan tanggung jawab keumatan sebagai tanggung jawab kolektif menafikan pemahaman tanzhim dan pentadbiran. Aturan institusi tidak berarti mengisolasi tugas lainnya. Karena bila terjadi isolasi perang tanggung jawab umat ini akan mudah dikendalikan oleh kekuasaan. Fungsi tanzhim hanyalah untuk menggerakkan umat bukan menjadi suatu produk dari institusi tertentu.

Berbagai macam kegiatan amal Islami haruslah berakar dan didukung oleh seluruh komponen umat. Hal ini hanya terjadi apabila pemahaman efektivitas umat ini dimengerti oleh seluruh masyarakat. Dan transisi penugasan amal hanya kepada suatu bidang tertentu dengan suatu legalitas dari negara atau jamaah akan mengakibatkan terjadinya isolasi tanggung jawab dan kehancuran bagi efektivitas. Apabila hal tersebut terjadi, akan memudahkan untuk dibelokkan untuk khidmat pada tokoh atau lembaga bukan perjuangan fikrah.

Dalam Al-Quran dan as-sunah tanggung jawab dibebankan pada seluruh umat . Jika ditemukan perintah-perintah bagi sebagian orang, itu merupakan kekhususan menyesuaikan dengan kemampuan. Perintah amar maruf nahi mungkar dibebankan bagi setiap orang yang melihat kemungkaran, dalam hadits disebutkan:

مَنْ رَأَىْ مِنْكُمْ

“Siapa diantara kalian melihat kemungkaran…”

Begitu pula menerapkan hukum Allah merupakan tanggung jawab seluruh umat. Allah berfirman:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

“Dan orang-orang pengikut Injil, berhukum menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya.” (Al-Maidah: 47)

Perintah-perintah tersebut merupakan tugas untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. Maka tanggung jawab pemerintah menegakkan hukum hudud dan mengumumkan jihad merupakan bentuk wakil tugas dari umat. Merupakan perjanjian antara dirinya dengan umat untuk menegakkan hukum. Sehingga pemerintah sejatinya agen umat untuk menetapkan ketentuan publik. Kewenangannya berasal dari kontrak perjanjian ini. Kekuasaan otoritas pemerintah bersumber dari persetujuan rakyat.

Pondasi kekuatan pemerintah adalah ridha umat sebab kekuasaan itu bukan perwakilan ilahiyah atau perebutan kekuasaan dengan paksaan. Perjajian itu dilakukan oleh dua entitas yaitu pemerintah dan umat. Konten perjanjiannya adalah penegakkan hukum syariat. Perjanjian bisa batal apabila penguasa melakukan pelanggaran seperti melakukan kekafiran, gila, menyelisihi tujuan perjanjian seperti membatalkan hudud atau jihad. Maka ketika penguasa menyelishi perjanjian, tugas itu kembali pada umat bukan berhenti. Tugas akan terus berjalan yang dimobilisasi oleh umat. Jihad tidak bisa batal karena pemerintah melarangnya, walaupun dia membatalkannya maka umat wajib menegakkannya. Seperti itu pula hudud dan perintah-perintah lainnya.

Uraian yang kami sajikan ini menggambarkan bahwa kewenangan negara sangat terbatas, demikianlah seharusnya. Sedangkan membatasi seluruh otoritas hanya milik negara bahkan menyempitkannya pada institusi-institusi merupakan penyimpangan dan bid’ah. Anehnya beberapa ulama justru mengeluarkan fatwa menguatkan kebid’ahan tersebut. Misalnya seperti mengikat amar maruf nahi mungkar dan shalat jumat harus dengan izin penguasa. Dampak kebid’ahan pada umat lebih buruk dari dampak kebid’ahan individu dan buruknya akhlak perseorangan.

Allah menempatkan manusia dalam beragam derajat yang berbeda demikian pula Allah telah menjadikan manusia terbagi menjadi laki-laki dan wanita, ayah dan ibu, tuan dan hamba, pelayan dan pemimpin, pembeli dan penjual. Demikianlah tugas-tugas kehidupan berdasarkan aturan takdir Allah yang telah Allah fitrahkan pada makhlukNya.

Pembagian tugas atas dasar fitrah dan dasar hukum syari inilah yang mampu mewujudkan hakikat efektivitas amal Islami pada umat dan memajukannya. Ketika terjadi kerusakan pada salah satunya maka terjadi kemunduran dan kerusakan dan berlakulah kehendak Allah yaitu azab serta kehancuran. Pembagian ini merupakan pondasi dari pondasi tanggung jawab dan pembebanan yang telah Allah ciptakan, Allah tetapkan pada syariat-Nya yang merupakan fitrah. Dan fitrah merupakan dalil syariah dan hukum yang paling kuat tanpa perselisihan diantara orang berakal dan manusia.

Hadits ini menggerakkan kesadaran tanggung jawab bagi siapa saja yang mendapat beban sebagai pemimpin sesuai dengan tugas dan fitrahnya. Karena semua orang adalah pemimpin yang memiliki beban tanggung jawab pada tugas sesuai aturan fitrahnya masing-masing. Pemahaman yang benar mengenai kepemimpinan adalah pembimbingan dan pembinaan; yaitu menegakkan kewajiban dan menunaikan hak-hak. Kewajiban harus lebih dahulu ditunaikan sebelum menunaikan hak bersesuaian dengan kaidah: Kewajiban didahulukan sebelum hak-hak.

Hari Arafah 9 Dzulhijah 1441 H / 30 Juli 2020